Implementasi kebijakan pembelajaran daring di kota Pontianak

Jurnal Konseling dan Pendidikan July 20, 2022 Volume 10, Number 1 3 authors

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembelajaran daring di Kota Pontianak. Pelaksanaan model pembelajaran daring selama pandemi virus Covid-19 ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemerintah Kota Pontianak penerbitan surat edaran No 13/DIKDIKBUT/ Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pendidikan Pada Masa Darurat Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tahun yang dikeluarkan oleh Kota Pontianak dalam upaya pencegahan covid-19. Implementasi pembelajaran daring dirumah ini menggunakan media watshapp, google classroom atau zoom. Fokus dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu Komunikasi (communication), Sumber Daya (Resources), Disposisi (Disposition) dan Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure). Hasil penelitian menjukkan bahwa Komunikasi yang terjadi di jajaran Pemerintah Kota Pontianak dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sudah cukup baik, terlihat dalam penerbitan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kota Pontianak dalam upaya pencegahan covid-19, selanjutnya di respon oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan mengeluar-kan surat edaran perihal pencegahan covid-19 dengan meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengintruksikan untuk belajar di dalam rumah. Ada beberapa kendala yang dialami saat melaksanakan kebijakan pembelajaran daring, seperti keterbatasan akses jaringan internet dibeberapa wilayah di kota Pontianak, dengan adanya pembelajaran daring ini juga bisa memberatkan orang tua siswa karena harus mempunyai gadget beserta kuota internet untuk mengaksesnya. Ada beberapa Siswa yang kesulitan dalam mengakses materi yang diberikan secara onlinen karena tidak memiliki kuota.

Authors

  1. Sri Haryaningsih

    Universitas Tanjungpura, Pontianak

  2. Ira Patriani

    Universitas Tanjungpura, Pontianak

  3. Farah Devi Andriani

    Universitas Tanjungpura, Pontianak

Keywords

No keywords available

References

  1. Arwildayanto, Arifin, Warni. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif. Bandung: Cendekia Press
  2. Abdurrahman. 1987. Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Jakarta : Media Sarana PressAulia
  3. Alfirzan,dkk.2021.Kebijakan Pendidikan, Implementasi Kebijakan Pendidikan. Padang: Jurnal Pendidikan Tambusai
  4. Azis, A. (2017). Manajemen Perumusan Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, 12(2), 181-195. http://dx.doi.org/10.19105/tjpi.v12i2.1377
  5. Ali. 1995. Kebijakan Pendiikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara Kebijakan Pendidikan di Indonesia
  6. Aulia Alfirzan,dkk.2021.Kebijakan Pendidikan, Implementasi Kebijakan Pendidikan. Padang: Jurnal Pendidikan Tambusai
  7. Creswell, J. W. (2016). Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Google Scholar
  8. Costantina, Yustika Caprilin. 2018. “Model Pengambilan Kebijakan Sekolah Di SDN Grobogan 2 Madiun.” Muslim Heritage 2(2): 235. Goolge Scholar
  9. Datuk, A. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak yang Bermutu di Kota Kupang. Attractive: Innovative Education Journal. 2 (2): 20-33
  10. Dewi, R. (2017). Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 5(1), 6-12.
  11. https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1165
  12. https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all.
  13. Darwis. 2013. “Formulasi Kebijakan Pendidikan Gratis Kabupaten Pelalawan Tahun 2013.” Jom FISIP 2(13): 1–13. Google Scholar
  14. Dye, Thomas R. 2011. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall. Google Scholar
  15. Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jogjakarta. Gajah Mada University Press Yogyakarta
  16. Dye, Thomas R. 1987, Understanding Public Policy, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 6th
  17. Edi Ismanto, Melly Novalia, Pratama Benny Herlandy, (2017), Pemanfaatan Smartphone Android Sebagai Media Pembelajaran Bagi Guru SMA Negeri 2 Kota Pekanbaru. Jurnal untuk Mu Negeri. 1 (1): 42-47.
  18. Hasbullah, 2015. Kebijakan Pendidikan dalam perspektif teori, Aplikasi dan Kondisi obyektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta : Rajawali Press
  19. H.Yuningsih,2015.Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru,UIN Bandung: Jurnal Pendidikan Islam Imron ,
  20. Iskandar, Wahyu. 2019. “Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif
  21. Herni Ari Subekti, Nubaiti, Masilawati, Happy Fitria, (2020), Pemanfaatan Video Conference Sebagai Media Permbelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran Produktif di Sekolah Menengah Kejuruan. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. 10 Januari 2020: 427-437.
  22. I Wayan Cong Sujana. (2019). Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia, Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar. 4 (1): 29-39.
  23. L, IDRUS, ‘Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran’, Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 9.2 (2019), 920–35
  24. Meilina, Duwi, Irawan Suntoro, and Sowiyah. 2019. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Program Bantuan Opersional Sekolah Daerah Sma Negeri 1 Kasui Way Kanan.” Jurnal 53(9): 1689–99. Google Scholar
  25. Muhdi, Muhdi, Nurkolis Siri Kastawi, and Suwarno Widodo. 2017. “Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah.” Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan 4(2): 135. https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p135-145
  26. Munadi, Muhamaad, and Barnawi. 2011. Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan.Jogyakarta: Arruzmedia..
  27. Mahmudah, M., Kapi, M. B., & Muslimah, M. (2021). Parental Participation-Based Portfolio Assessment during Covid-19 Pandemic. Bulletin of Science Education. 1 (1): 1-6.
  28. Mujianto Solichin. (2015). Implementasi Kebijakan pendidikan dan peran birokrasi, Religi. Jurnal Studi Islam. 6 (2): 148-178
  29. Muhammad Ali. 2017. Kebijakan Pendidikan menengah dalam perspektif governance di Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya Press
  30. Mispani, M., & Jannah, S. R. (2021). The Influence of Discipline and Performance of Teachers’ Akidah Akhlak on Student Achievement in Madrasah Aliyah. Bulletin of Pedagogical Research: 1 (1): 46-53.
  31. Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Bandung: Alfabeta CV, 2009)
  32. Ni’mah, Faiqotul Izzatin, ‘Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) Pada Homeschooling “Sekolah Dolan"’, Manajemen Pendidikan, 25.1 (2016), 112–19
  33. Nugroho, D. Riant. 2000. Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi. Jakarta : PT Elex Media Computindo
  34. Nurina, A. I., & Khamid, A. (2021). Parenting for Mother's Careers for Children during Covid-19 in Islamic Education. Bulletin of Science Education. 1 (1): 76-82.
  35. Noeng Muhadjir. (2010). Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta: Raka Sarasin.
  36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
  37. Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan
  38. CoronaVirus Disease 2019
  39. Rina Tri Handayani, Dewi Arradini, Aquartuti Tri Darmayanti, Aris Widiyanto, Joko Tri Atmojo, (2020). Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal. 10 (3): 373- 380.
  40. Rosda Karya Nurtanio,Agus Purwanto.2008, Perjalanan Kebijakan Pendidikan di Indonesia,Yogyakarta, Jurnal Manajemen Pendidikan
  41. Rosma, 2020, “Latar Belakang Virus Corona, Perkembangan hingga Isu
  42. Terkini”,https://news.detik.com/berit a/d-4943950/ latar belakang-virus-corona
  43. perkembangan-hingga-isuterkini, Diakses Pada 1 Mei 2022
  44. Supardi U.S. 2012.Arah Pendidikan di Indonesia dalam tataran Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Jurnal Ilmiah Pendidikan
  45. Suryono, Yoyon. 2000. Arah Kebijakan Otonomi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta. FIP UNY
  46. Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran corona Virus Desease (Covid-19).
  47. Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta Pramudiana,ID.2017.Implementasi Kebijakan Pendidikan.Surabaya: Jurnal UNITOMO Widya
  48. Sari,dkk.2020 Analisis Kebijakan Pendidikan terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh .Jurnal Mappesona Z.Sudarto. 2016.Implementasi Kebijakan penyelenggaraan Pendidikan .Surabaya: Jurnal UNES
  49. Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara pemerintahan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
  50. Taufik, Ali, ‘Perspektif Tentang Perkembangan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur’, Jurnal Pendidikan&Konseptual, 3.2 (2019), 88–98
  51. Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. (2010). Kebijakan Pedidikan, Jakarta: Pustaka Pelajar DOI: https://doi.org/10.32502/amp.v4i1.3338
  52. Wahab, solichin Abdul, 2001. Pengantar Kebijakan Negara. Rhimena Cipta : Jakarta.